Akhir tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani undang-undang tersebut. Di dalamnya ada aturan soal gugus depan yang berbasis pendidikan dan satuan komunitas (Sako). Satuan komunitas ini dapat dibentuk dimana saja berdasarkan pertimbangan wilayah, agama, profesi, dan kelompok lain yang selama ini belum masuk di dalam Gerakan Pramuka. Hizbul Wathan, Pandu Keadilan dan Pandu Katholik misalnya, dapat membentuk satuan komunitas.
Menurut Amran, kelompok-kelompok tersebut diberi ruang oleh Undang-Undang Gerakan Pramuka untuk membuat gugus depan secara mandiri dan bebas di bawah naungan kwartir ranting hingga nasional. "Dengan membawa semangat satu pramuka untuk satu Indonesia, satu pramuka untuk satu merah putih," kata Amran, Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanudin.
Untuk mendukung pengembangan organisasi, pemerintah -- kata Amran -- akan membangun fasilitas kantor bagi kwartir cabang pramuka (tingkat kabupaten/kota) yang belum memiliki. Dia akan mensinergikan persoalan ini dengan pemerintah daerah.
Untuk menyosialisasikan undang-undang yang baru, Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga akan mengadakan acara di Universitas Negeri Semarang, pada 25-27 Maret 2011. "Ini sosialisasi awal," kata Amran yang pernah menjadi Ketua Dewan Racana Pramuka Pandega Gugus Depan Universitas Hasanudin.
Rencananya, acara akan dibuka Wakil Presiden Boediono. Peserta yang diundang adalah seluruh ketua kwartir daerah, kwartir cabang, dinas kepemudaan dan olahraga di Tanah Air. Lalu utusan perguruan tinggi dan unsur sekolah. Akan ada pula seminar dan Perkemahan Jumat, Sabtu-Minggu bagi pramuka penegak.
UNTUNG WIDYANTO
0 comments:
Posting Komentar